SLO NUSANTARA
, JAKARTA – Menurut laporan, lembaga bantuan internasional dari Amerika Serikat, The US Agency for International Development (USAID), direncanakan untuk diintegrasikan dengan Departemen Luar Negeri pada tanggal 1 Juli 2025 yang akan datang.
Pada pengumuman ke Kongres Amerika Serikat yang dicatat sebagaimana tersebut dalam
Bloomberg
Pada hari Sabtu, 29 Maret 2025, mayoritas staf yang masih bertahan dari USAID pun bakal di-PHK.
Departemen Luar Negeri akan memikul tanggung jawab atas pemrograman lembaga bantuan dan pekerjaan baru akan tersedia bagi beberapa karyawan USAID, pejabat senior Departemen Luar Negeri di Biro Urusan Legislatif, Paul Guaglianone, mengatakan dalam sebuah surat yang menyertai pemberitahuan tersebut.
Trump Memberikan Isyarat Redakan Ketegangan Perang Dagang, Membuka Jalan untuk Negotiasi Tarif
“Mayoritas staf USAID akan terpisah dari layanan federal selama masa fiskal yang sedang berlangsung melalui proses PHK, sejalan dengan peraturan yang berlaku,” demikian tertulis dalam pengumuman itu.
Pemberitahuan tersebut, yang menyebutkan bahwa Departemen Luar Negeri akan mengusulkan undang-undang untuk “menghapuskan” USAID sebagai lembaga independen, dapat menjadi lonceng kematian bagi lembaga yang pernah menjadi lembaga bantuan terbesar di dunia — dengan proyek senilai US$43 miliar pada tahun 2023.
:
Trump Siap Retaliasi Perang Dagang, Apa Dampaknya ke Indonesia?
Dibentuk tahun 1961 atas inisiatif Presiden John F. Kennedy, organisasi ini bertujuan mendukung penghapusan kemiskinan serta mencegah bencana kemanusiaan menjalar hingga menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat.
Bersama dengan organisasi partner di Amerika Serikat serta di seluruh globe, USAID telah mensponsori beragam program yang mencakup klinik kesehatan dan usaha pelestarian lingkungan di Benua Afrika sampai proyek-proyek terkait pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di ASEAN.
:
Perang Dagang Semakin Memanas, Trump Mancanegara Pajak Ekstra terhadap Uni Eropa serta Kanada
Organisasi ini mendukung negara-negara sedang mengembangkan yang berjuang melawan malaria dan mengawasi penyebaran penyakit tersebut. Slogannya, yaitu “dari rakyat Amerika,” tertulis pada karung bantuan makanan siap saji yang tersebar ke seluruh tempat, baik itu daerah konflik bersenjata maupun sejumlah negeri dengan kondisi ekonomi terburuk di planet ini.
Asosiasi Layanan Luar Negeri Amerika Serikat (AFSA), yang berbicara untuk para diplomat AS dan karyawan USAID, mengecam tindakan itu. Mereka menyebut serangan pemerintah Trump kepada entitas tersebut kurang transparansi.
“AFSA prihatin atas pendekatan cepat dan kurang jelas dalam membubarkan USAID serta dampak signifikan yang dirasakan oleh kehidupan dan karir para anggotanya,” ungkap Thomas Yazdgerdi, Presiden organisasi itu melalui pernyataan resmi.
USAID mempunyai sekitar 10.000 pegawai saat awal periode kedua kepresidenan Donald Trump, namun angka itu mengalami penurunan drastis lantaran serangan besar-besaran yang diluncurkan oleh Elon Musk bersama denganDepartemenEfesiensipemerintah.
Pada laporan terbaru ke Kongres pekan ini, USAID menyebutkan bahwa mereka mempunyai total 869 pegawai Amerika Serikat yang secara langsung direkrut dan masih bekerja aktif per tanggal 21 Maret. Sementara itu, ada juga 3.848 karyawan lainnya yang sedang mendapatkan cuti administratif. Sebanyak 1.600 karyawan telah menerima notifikasi awal bulan Februari bahwa posisi mereka akan dihapus hingga akhir periode yaitu 24 April dan 26 Mei 2025.
Peringatan yang dirilis pada hari Jumat (28/3/2025) menyebutkan bahwa belum diketahui seberapa besar jumlah staf USAID yang akan ditugaskan ke posisi baru di Kementerian Luar Negeri lokal.
Sejak mulai bertugas, pemerintah di bawah Presiden Donald Trump sudah mengurangi 83% anggaran USAID. Secara terbuka, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyampaikan niatnya untuk menjadikan lembaga sebelumnya mandiri tersebut sebagai bagian dari Departemen Luar Negeri.
Tindakan-tindakan itu kemungkinan besar tetap bisa diuji dalam pengadilan oleh kontraktor USAID, pegawainya, atau serikat kerja mereka, yang pernah menolak bagian-bagian sebelumnya dari kebijakan keras pemerintahan Trump terhadap USAID. Belum pasti apakah para legislator Demokrat, yang mendeskripsikan penutupan USAID oleh pemerintah sebagai langkah tidak sah, akan bertindak guna mencegah hal ini terjadi.