SLO NUSANTARA,
JAKARTA – PT
Pupuk Indonesia
(Perusahaan) secara resmi akan merevisi susunan kepemilikan saham serta aturan dasarnya. Putusan tersebut dibuat saat Musyawarah Pengguna Saham (MPS) yang diselenggarakan tanggal 20 Maret 2025.
Menurut ketersediaan data yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025, PT Pupuk Indonesia sekarang mempunyai dua jenis saham, yakni saham Seri A Dwiwarna serta saham Seri B.
“Memutuskan modifikasi tipe saham di PT Pupuk Indonesia (Persero), yang awalnya tidak berkeluarga kini mencakup Saham Seri A Dwiwarna serta Saham Seri B,” jelas Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Wijaya Laksana.
Dividen dari 7 BUMN Dapat Menghasilkan Pendapatan bagi Danantara Sebesar Rp97,32 Triliun
Wijaya menyebutkan bahwa saham Seri A Dwiwarna menghasilkan hak khusus bagi negara untuk mempengaruhi keputusan penting perusahaan, mencakup aspek-aspek seperti manajemen keuangan, pengambilan investasi, proses operasional, sistem informasi teknologi, serta dampak lingkungan dan sosial.
Saham tersebut memberi kuasa pada pemegangnya, yaitu Kementerian BUMN, untuk mendukung keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menyodorkan topik pembicaraan dalam rapat, serta memperoleh dokumen dan informasi perusahaan sejalan dengan aturan yang sedang diberlakukan.
:
Serangkaian Efek Danantara, Kinerja Indeks Saham BUMN Meningkat 9,57% Dalam Seminggu
Di samping itu, pemilik Saham Seri A Dwiwarna memiliki hak untuk menunjuk dan mencopot direktur serta anggota dewan komisaris dengan seizin presiden.
PT Pupuk Indonesia mengubah struktur modal dasarnya menjadi sebesar Rp100 triliun. Komposisinya mencakup 1 saham Seri A Dwiwarna ber-nilai nominal Rp1 juta dan 99.999.999 saham Seri B dengan nilai nominal yang serupa.
:
Jumlah Saham yang Dikuasai Pemerintah pada Perusahaan-Perusahaan Publik Danantara
Dari modal dasar itu, negara Republik Indonesia sudah menempatkan dan mengambil bagian sebanyak 25.000.000 saham yang secara keseluruhan bernilai Rp25 triliun.
Wijaya mengklaim bahwa perubahan itu tidak memberikan pengaruh signifikan pada aktivitas operasional, aspek legal, ataupun situasi finansial perusahaannya.
Seperti yang diatur dalam UU BUMN terkini, pemerintah lewat Kementerian BUMN bakal memegang 1% saham seri A Dwiwarna.
Saat yang sama, Badan Pengelola Investasi Daya Anggasta Nusantara atau
BPI Danantara
Memilikinya terdiri dari 99 saham Seri B yang ada di kedua holding investasi dan operasional.
Pekan lalu, beberapa perusahaan milik negara dengan tiba-tiba mengalihkan saham seri B mereka ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), yang dikenal sebagai BKI, dalam rangka mendirikan holding operasi baru bernama BPI Danantara.
Proses itu dijalankan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2025 yang mengenai peningkatan penyertaan modal negara menjadi saham biasa pada perusahaan persero PT Biro Klasifikasi Indonesia guna mendirikan holding operasional.
Berdasarkan data keterbukaan informasi yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI), terjadi pengalihan saham dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan kode BMRI serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan kode BBRI.
Berikutnya adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), serta PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR).