by omganteng | Mar 29, 2025 | faith and religion, politics, politics and government, politics and law, women
SLO NUSANTARA.CO.ID, JAKARTA – Mantan Presiden Republik Indonesia Ke-5 serta Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, melakukan ziarah ke pemakaman mendiang suami beliau, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Taufiq...
by omganteng | Mar 29, 2025 | democracy, news, politics, politics and government, politics and law
KEMEROSOTAN Demokrasi di Indonesia telah berlangsung dan dapat dianalisis dalam kurun waktu belakangan ini. Sebagai contoh, hal tersebut tampak pada Indeks Demokrasi Indonesia yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU). Sejak tahun 2022 hingga 2024,...
by omganteng | Mar 29, 2025 | laws and regulations, news, politics, politics and government, politics and law
SLO NUSANTARA Aturan larangan study tour Yang diimplementasikan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi masih menuai kontroversi. Beberapa orang menyuarakan kritikan terhadap peraturan itu. Akan tetapi, Dedi Mulyadi masih kukuh dalam keputusannya untuk melarangnya....
by omganteng | Mar 29, 2025 | local news, news, politics, politics and government, politics and law
SLO NUSANTARA, BARRU — Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari berhasil mengajarkan anak-anaknya untuk mencapai impian mereka. Satu dari anak laki-lakinya yang sukses adalah Muh Alief Rahman Badwi. Anak keduanya dari pasangan Muhammad Yulianto Badwi dan Andi Ina...
by omganteng | Mar 29, 2025 | crime, criminal justice, news, politics, politics and law
SLO Nusantara.co.id, LONDRES – Sebuah kelompok beragama Kristen, yaitu Quaker, telah menyuarakan kritik terhadap kepolisan di Inggris atas penyerbuan mereka dalam sebuah ruangan pertemuan. Enam remaja yang sedang berkumpul untuk mendiskusikan ketidaknyamanan...
by omganteng | Mar 29, 2025 | controversies, news, politics, politics and government, politics and law
SLO NUSANTARA , Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perbarui KUHAP menegur cara penyusunan RUU Hakim AcaraPidana (RUHUAP) RUU KUHAP ) di DPR yang dipandang terlalu cepat. Koalisi menolak klaim Komisi Hukum DPR bahwa usulan tersebut bersifat progresif....
