by omganteng | Apr 3, 2025 | business, economics, government, politics, public policy
SLONUS JAKARTA – Salah satu alasan yang mendorong Presiden Amerika Serikat (AS), adalah kewajiban menyetorkan devisa hasil ekspor (DHE) dari sektor Sumber Daya Alam (SDA). Donald Trump menetapkan tariff balasan sebesar 32% kepada Indonesia. Seperti dikutip dari...
by omganteng | Apr 3, 2025 | business, culture, government, history, real estate
SLONUS Girik merupakan surat pengesahan kepemilikan lahan di Indonesia. Dokumen ini awalnya disusun selama era penjajahan Belanda, kira-kira antara tahun 1830-an. Walau tetap ada penggunaanya, girik saat ini sudah dilampaui oleh dokumen lain yang memiliki kekuatan...
by omganteng | Apr 3, 2025 | government, local news, news, politics, politics and government
PALANGKA RAYA Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Agustiar Sabran mengunjungi kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) di akhir bulan Maret kemarin, yaitu pada hari Sabtu (29/3). Saat berkunjung tersebut, pemimpin tertinggi dari wilayah Bumi Tambun Bungai secara...
by omganteng | Apr 3, 2025 | drivers, government, news, public transportation, transportation
PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah merilis aturan untuk memberi cuti pada kendaraan transportasi publik atau angkot di Bogor saat liburan Idulfitri tahun 2025. Ia juga berkomitmen untuk menyediakan ganti rugi senilai Rp1,5 juta bagi setiap...
by omganteng | Apr 2, 2025 | government, news, politics, politics and government, politics and law
SLONUS , Jakarta – Kabar utama nasional yang viral pada Rabu, 2 April 2025, meliputi pesan salam dari Megawati untuk Presiden tersebut. Prabowo Subianto mewakili anaknya Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo. Terdapat pula keterangan dari Rektor...
by omganteng | Apr 2, 2025 | government, news, politics, politics and government, politics and law
SLONUS , Jakarta – Disebutkan bahwa pihak berwenang akan segera meresmikan UU Tentara Nasional Indonesia ( UU TNI ). Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut bahwa proses penandatanganan itu sepenuhnya dikendalikan oleh Kementerian Sekretariat Negara....
